JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan pembentukan dapur sekolah (school kitchen) Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
“Kita ingin agar anak-anak di daerah 3T juga mendapatkan hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi setiap hari sekolah. Untuk itu, saya mengusulkan agar sekolah di daerah terpencil memiliki dapur sekolah MBG,” katanya dalam keterangannya pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut Lalu, konsep dapur sekolah itu bernilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang menghadapi kendala infrastruktur, logistik, dan distribusi bahan pangan serta sulit dijangkau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Legislator itu menjelaskan bahwa dapur sekolah dapat dikelola oleh sekolah bersama masyarakat sekitar sesuai dengan regulasi dan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Banggar DPR Usul Kantin Sekolah Dijadikan Dapur MBG untuk Cegah Kasus Keracunan
Dengan demikian, kata dia, dapur sekolah itu tidak hanya mendukung gizi siswa, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat komunitas.
“Selain untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur sekolah bisa menjadi sarana pendidikan praktis tentang gizi. Jadi, manfaatnya tidak hanya gizi, tapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup,” ujarnya.
Dia berpendapat penerapan konsep dapur sekolah dapat menjadi solusi efektif di daerah yang sulit dijangkau oleh sistem distribusi SPPG.
Selain itu dengan pemanfaatan sumber daya lokal, menurutnya, program MBG bisa lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi geografis serta budaya masyarakat setempat.
“Kita perlu memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan merata dan adil. Jangan sampai anak-anak di pelosok tertinggal hanya karena faktor jarak. Dapur sekolah adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tuturnya.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan pelaksanaan MBG nantinya dimungkinkan tidak terpusat. Pelaksanaan MBG bisa melibatkan sekolah-sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.
“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” ujarnya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 7 Oktober 2025.
Jurnalis: Rara
Editor: Ulfa Puspa