JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, keputusan pencabutan itu telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026.
“Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” kata Atip saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Setelah Kemendikdasmen mencabut objek gugatan, PTUN memutuskan gugatan penggugat dinyatakan gugur.
Atip menegaskan, putusan tersebut sekaligus mengakhiri persoalan hukum mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
“Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” ujarnya.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya membenarkan penerbitan keputusan tersebut.
SK yang ditandatangani Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026 itu mencabut SK Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Melalui keputusan tersebut, Kemendikdasmen juga menarik dokumen penyetaraan yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
Selain itu, surat keterangan penyetaraan tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pencabutan suket merupakan pelaksanaan putusan MA yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi kewajiban pejabat pemerintahan untuk menjalankan putusan pengadilan.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Yusril menambahkan, setelah surat keterangan penyetaraan dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut melalui perkara yang telah diputus.
(Ant/Lingkar.news)