PATI, Lingkar.news – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pati merespons kabar bahwa Bupati Pati Sudewo, yang juga kader potensial Partai Gerindra, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026.
Hingga Senin malam, Sudewo dilaporkan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Mapolres Kudus. Meski KPK telah membenarkan adanya kegiatan penindakan, internal DPC Gerindra Kabupaten Pati mengaku masih menunggu kepastian resmi terkait status hukum yang bersangkutan.
Gerindra Pati Belum Terima Informasi Resmi
Ketua Pelaksana Harian DPC Partai Gerindra Pati, Ali Gufron, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukum Sudewo. Informasi yang beredar sejauh ini, menurutnya, masih bersumber dari pemberitaan media nasional.
“Dari Gerindra belum ada kabar pasti. Memang beritanya sudah skala nasional, tapi kami masih memperhatikan. Sampai saat ini juru bicara atau pihak KPK belum memberikan rilis resmi,” ujar Ali Gufron, Senin (19/1/2026) malam.
Baca juga: KPK Umumkan OTT Bupati Pati Sudewo, Diperiksa di Polres Kudus
Sulit Dihubungi, Partai Masih Pantau Perkembangan
Ali menambahkan, hingga saat ini Sudewo belum dapat dihubungi secara langsung. Kondisi tersebut membuat partai belum bisa memastikan secara detail posisi hukum Bupati Pati tersebut.
“Memang saat ini HP beliau belum bisa dihubungi. Kita belum tahu persis persoalannya, apakah beliau terkena OTT atau hanya dimintai keterangan,” lanjutnya.
Meski demikian, DPC Gerindra Pati menyatakan tetap memantau perkembangan terbaru secara intensif.
Baca juga: Bupati Pati Sudewo Masih Diperiksa KPK di Mapolres Kudus hingga Senin Malam
Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Di tengah mencuatnya isu tersebut, Gerindra Pati memilih bersikap tenang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ali menegaskan bahwa partai menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan meminta publik untuk tidak berspekulasi sebelum ada kejelasan resmi.
Ia menilai, dalam sebuah operasi tangkap tangan, kepastian status hukum harus didukung oleh bukti otentik yang disampaikan secara terbuka oleh lembaga penegak hukum.
“Kena OTT kan belum tentu salah. Apakah itu OTT langsung atau hanya dicatut. Kalau OTT langsung, seharusnya ada rilis resmi dan keterangan barang bukti, seperti uang. Sampai sekarang belum ada,” ujarnya.
Harapan Gerindra: Polemik Segera Jelas
DPC Gerindra Pati berharap polemik terkait OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo segera mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat, mengingat posisi Sudewo sebagai kepala daerah sekaligus kader partai.
“Harapan kami dari Gerindra, kami berpikir positif bahwa ini adalah proses yang harus sama-sama kita hormati. Kami masih berpikir positif,” tegas Ali.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
