JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Sosial menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009—2014 Mohammad Nur menjadi Ketua Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sosok Muhammad Nuh dinilai memiliki legitimasi dan kapasitas dalam rangka perencanaan hingga mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat.
Mensos menargetkan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan keluarga miskin mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
“Intinya mudah-mudahan di tahun ini penyelenggaraan sekolah rakyat bisa dimulai, pertama-tama, saya ulang lagi bahwa ini adalah untuk keluarga miskin maupun utamanya miskin ekstrem,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam pelaksanaannya, Kemensos sebagai penganggungjawab program sekolah rakyat akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, juga dengan pemerintah daerah.
DPR Kritisi Wacana Sekolah Rakyat Seperti Zaman Presiden Soeharto
Sementara itu Ketua Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, mengatakan berbagai kajian akademik dan empirik menunjukkan bahwa pendidikan bisa memotong mata rantai kemiskinan sehingga menurutnya program sekolah rakyat ini dinilainya sudah tepat.
“Yang kita jalani sudah benar, tinggal kita perkuat, kita realisasikan itu,” ucapnya.
Sekolah rakyat yang direncanakan mulai pada tahun ajaran 2025/2026 ini akan menyasar siswa dari keluarga tidak mampu baik untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA/SMK dan kemungkinan dikombinasikan dengan madrasah.
Dia menjelaskan bhawa fasilitas awal penyelenggaraan sekolah rakyat akan menggunakan milik Kemensos. Sementara penyediaan guru dan kurikulum akan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Kemudian terkait kurikulum sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum khusus yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum lain yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek akan menyiapkan guru-guru yang sangat khusus, karena memang sekolah ini sekolah yang sangat khusus, kurikulumnya pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding (asrama), dan juga tata kelolanya,” katanya.
Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberikan pendidikan gratis yang berkualitas, tepat sasaran dan terukur bagi kelompok masyarakat miskin. (Lingkar Network | Raka Wijaya/Anta – Lingkar.news)