JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengamini usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mendorong agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan tidak langsung dengan dikembalikan ke tangan DPRD. Ia menilai skema ini lebih tepat untuk meredam konflik sosial dan menekan biaya politik yang tinggi.
“Bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar,” katanya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Juli 2025.
Bahlil menyebut partainya tengah mengkaji sejumlah alternatif dalam rangka penataan ulang sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Untung-rugi dari pemilihan langsung maupun DPR. Ini, Pilkada ini (Pilkada sekarang, red.), jujur saja, yang menang saja sakitnya di sini,” katanya seraya menunjuk ke bagian dada.
Dampak negatif dari yang kalah, kata Bahlil, memicu konflik horizontal, seperti perseteruan antartetangga, hingga memicu perceraian di rumah tangga.
“Jangan setiap Pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga, tadinya bersaudara, gara-gara Pilkada tidak saling bertegur sapa. Ada yang menikah, cerai gara-gara beda pilihan,” katanya.
Golkar pada Desember lalu, kata Bahlil, sudah menyampaikan pentingnya melakukan penataan sistem demokrasi Indonesia melalui perubahan undang-undang politik, termasuk pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Bahlil mengatakan, salah satu skema yang tengah dirumuskan Golkar adalah opsi agar kepala daerah dipilih melalui DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat seperti saat ini.
Menurutnya, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, melainkan hanya menyebut dilakukan secara demokratis.
“Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati wali kota itu langsung. Tapi dilakukan secara demokratis,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Golkar saat ini belum mengambil keputusan final dan masih menyusun berbagai kajian dan alternatif skema, termasuk opsi pemilihan oleh DPR atau DPRD.
“Golkar, dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam, 23 Juli 2025.
Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.
Lebih lanjut, dia menjelaskan usulan tersebut berdasarkan pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tetapi PKB bertekad. Tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” katanya.
Jurnalis: Ant/Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid